Meneguhkan Toleransi Umat Beragama

Meneguhkan Toleransi Umat Beragama

Oleh Putra Jaya Saragih

PPO PMKRI Cabang Pematangsiantar-Simalungun
Mahasiswa Pend. Fisika FKIP UHN Pematangsiantar

Agama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh  secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Namun, dalam prakteknya agama sering menjadi pemicu konflik dalam bernegara.  

Secara konstitusi, dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan menyembah menurut agama yang dianutnya. Negara Indonesia secara resmi masih hanya mengakui enam agama yakni Islam. Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali tidak terelakkan, misalnya pembakaran sejumlah rumah ibadah  di Tolikara, Aceh Singkil, pemboman di Gereja Katolik Santo Yosep Medan, kasus pengrusakan Vihara  di Tanjung Balai, Kasus Penistaan Agama dan baru-baru ini pemboman Gereja Oikumene di Samarinda. Memang pada dasarnya konflik agama sangat sensitif, maka tak heran jika konflik ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik.

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gubernur non aktif DKI Jakarta. Disusul dengan gerakan bela Islam II  4 November (411). Konflik ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik, dimana proses pilkada DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan seluruh penjuru Indonesia. Konflik ini akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi. Mulai dengan dugaan Jokowi (Presiden RI) melindungi Ahok, Polisi yang tidak netral, dan lain sebagainya. namun semua tuduhan itu telah terbantahkan dengan keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri melalui gelar perkara terbuka yang menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Dari sejumlah konflik agama yang terjadi di republik tercinta ini perlu kita sikapi dengan kritis dan hati-hati karna isu agama sangat sensitif. Jangan terus terlena dengan konfliknya. Kita harus menganalisis konflik tersebut dari berbagai sudut pandang. Proses analisis bisa kita mulai dengan melontarkan sejumlah pertanyaan kritis, seperti: apa penyebab konflik tersebut? apa efek sampingnya? siapa dalangnya? siapa yang diuntungkan? siapa yang dirugikan? posisi kita dimana? siapa aktornya? bagaimana mengatasi konflik tersebut, peran apa yang bisa kita berikan menyelesaikan konflik tersebut, dan lain-lain.

Menurut penulis, kasus penistaan yang dilakukan Ahok sangat politis, dan sangat sentral. Sehingga banyak orang yang tertarik membicarakanya, kasus ini bukan saja menjadi bahan perbincangan bangsa Indonesia tetapi juga oleh dunia. Satu sisi Ahok diuntungkan secara popularitas, nama Ahok akan berdengung ke seluruh dunia, belum lagi jika Ahok berhasil membuktikan dirinya benar di pengadilan maka elektabilitas Ahok akan semakin tinggi dan dan potensinya tinggi menjadi RI II bahkan RI I.

Sejumlah pihak juga tidak mau kalah, terlebih mereka pihak yang kontra mengambil peran memanfaatkan kasus Ahok ini sebagai ajang unjuk kekuatan, menaikkan popularitas dan lain sebagainya. masyarakat terpecah tiga, ada yang pro Ahok, kontra Ahok, dan sebagai pengamat. Inilah menyebabkan situasi nasional menjadi gonjang ganjing. Tetapi permasalahan sesungguhnya bukan ini, konflik agama sedang memanas ini hanyalah panggung bagi sejumlah pihak untuk mencapai kepentingannya.

Masyarakat harus menyikapi kasus ini dengan baik, perlu ditelusuri siapa dalangnya, dan siapa yang diuntungkan serta siapa yang dirugikan. Saya kira yang diuntungkan hanya segelintir penguasa kaum kapitalis, dan dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Konflik ini dapat memecahkan persatuan bangsa, perlambatan ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal kita semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan NKRI, maka kita dituntut ikut aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik yang muncul. Selain itu, melakukan upaya pencegahan konflik menjadi urgen.

Selanjutnya bagaimana cara meredam konflik agama yang sering kali diperalat untuk kepentingan politis dan kepentingan ekonomi. Salah satu solusi ialah Menjaga toleransi umat beragama. Kita harus memahami bahwa toleransi berbicara tentang kebebasan yang memiliki batasan. Kita memiliki kebebasan untuk menganut agama yang kita yakini, bergaul lintas agama, lintas suku dan lain sebagainya. Kita umat beragama harus menghormati dan menghargai agama yang diyakini orang lain dan tidak boleh memaksakan orang lain menganut agama kita. Kemudian, kita harus menyikapi konflik SARA dengan objektif dan jangan mudah terprovokasi.

Selain itu, pemahaman akan agama yang dianut, semangat kemanusiaan dan pemahaman bahwa kita bangsa yang plural sangat penting untuk mencegah konflik Agama maupun Suku, Ras dan Antar golongan. Saya kira ketika kita tuntas dalam hal tersebut maka tolerasi umat beragama akan tetap terjaga. Selanjutnya tugas kita bersama adalah Meneguhkan toleransi umat beragama.

Kita sebagai umat beragama semestinya mengedepankan “Cinta kasih dan Cinta Perdamaian” Untuk menyelesaikan berbagai konflik Agama yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan cinta kasih, kita sesama umat beragama semestinya bisa saling memaafkan satu sama lain. Melalui pemahaman ideologi bangsa Indonesia “Pancasila” akan semakin memperteguh kesatuan dan toleransi umat beragama.

Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah memegang peran kunci dalam upaya meneguhkan toleransi umat beragama. Pemerintah harus mampu membangun kepercayaan publik, sehingga setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat.   Pemerintah juga harus mampu menjalankan fungsi regulasi dengan baik. Sehingga mampu menekan praktek korupsi dan meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.

Selain pemerintah, keteladan dari tokoh-tokoh pejabat negara dan tokoh agama sangat dibutuhkan untuk meneguhkan toleransi umat beragama. Karna masyarakat umumnya menjadikan tokoh-tokoh tersebut menjadi panutan atau teladan umat. Indonesia saat ini krisis tokoh pemimpin yang berintegritas bermartabat. Sangat jarang menemukan pemimpin yang jujur dan bermartabat. Semua pemimnpin menyerukan untuk membangun generasi muda menjadi pemimpin masa depan, anehnya justru mereka mempertontonkan perilaku yang korup, serakah dan sifat ego. Untuk itu pemerintah memiliki PR yang utama untuk memperbaharui sistem yang korup yang selama ini terjaga dengan baik, pemerintah (Presiden) harus mampu menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin untuk membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Kita jangan mudah terprovokasi dengan berbagai berita atau isu yang beredar di internet, atau media sosial lainya. Karena media-media sekarang, terutama media online sangat gampang menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita perhatikan dulu apakah itu berita hoax atau bukan?. Mari menanggapi masalah dengan objektif, tidak gegabah dalam bertindak agar hubungan umat beragama tetap terjaga dengan baik. Namun bukan berarti kita tidak turut dalam penyelesaian konflik. Kita harus aplikasikan nilai-nilai pancasila dalam hidup bernegara dan berbangsa serta memahami makna semboyan pemersatu bangsa Bhineka Tinggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu, satu bangsa, satu tanah air, “Indonesia”.

Penulis adalah Mahasiswa  FKIP UHN P.Siantar  dan Presidium Pengembangan Organisasi (PPO) PMKRI Cab. Pematangsiantar-Simalungun

Share on FacebookPlus on Google+

DAFTARKAN EMAILMU UNTUK DAPAT BUKU ATAU ARTIKEL GRATIS